Oleh: bloksaya | Maret 27, 2010

UN: Mengapa harus curang?

Ujian Nasional. Nama yang singkat, padat, jelas, dan bagi sebagian manusia, mengerikan. Seperti namanya, kita langsung bisa menebak bahwa Ujian NAsional adalah ujian yang dilakukan secara nasional, baik cakupan, waktu pelaksanaan, standar, ketentuan, dan sebagainya. UN telah ada sejak dulu (kapan ya? Yang jelas, di zaman ayah saya, entah di zaman beliau SD, SMP, atau SMA, mekanisme ini belum ada) dengan berbagai nama yang berbeda, tetapi esensinya tetap sama, ujian yang digunakan untuk menjadi alat ukur final hasil belajar siswa baik SMU dan sederajat, SMP dan sederajat, ataupun SD dan sederajat (untuk TK, sejauh ini belum ada mekanisme sejenis :)).

Ujian Nasional digunakan sebagai “hakim” yang menentukan berhak atau tidaknya seorang siswa dinyatakan lulus. Dengan kalimat yang lebih halus, UN digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan siswa. Tidak bisa kita pungkiri pula, UN kini digunakan sebagai barometer kesuksesan guru dan pengangkat pamor serta prestise sekolah. Tidak heran, semua pihak yang terlibat dalam pendidikan sangat ingin para siswa lulus. Sekolah-sekolah menargetkan para siswanya lulus 100%, para guru berjuang ekstrakeras memberi berbagai kisi-kisi, dan pada akhirnya para siswalah yang sedikit banyak menerima tekanan dari berbagai pihak. Belum lagi jika kita lihat dari segi politik. Mana ada kepala daerah yang ingin daerahnya menjadi daerah dengan persentase kelulusan terendah?

Alhasil, berbagai usaha dilakukan untuk mewujudkan cita-cita yang mulia ini (meluluskan semua siswa, red). Beberapa minggu sebelum UN, umumnya sekolah-sekolah mengadakan bimbel-bimbel (jadi ingat kata-kata teman SMP, bimbel=Bimbingan eLes). Cara ini memang umumnya berhasil. Namun, selalu saja ada ketidakumuman. Sebagian siswa mungkin memang sedikit “sulit diharapkan”. Sayangnya, mekanisme Ujian Nasional yang kita kenal tidak memfasilitasi fakta distribusi intelejensia yang biasanya mendekati kurva normal (artinya, ada sebagian siswa di kiri kanan distribusi normal yang di luar kenormalan). Semua dipukul rata, dianggap memiliki kemampuan yang sama. Ditambah berbagai tekanan seperti yang telah disebutkan, cara curang tampaknya mulai terlihat rasional.

Cara curang yang dilakukan, yang semula bertujuan mengangkat mereka yang berada di bawah distribusi normal, tidak bisa dihindari dilakukan juga oleh mereka yang berada dalam cakupan distribusi normal (yang sebenarnya sangat mungkin bisa lulus tanpa curang), bahkan mungkin juga mereka yang berada di atas distribusi normal. Siapa sih yang mau tidak lulus? BErbagai tekanan (dan dukungan :)) dari berbagai pihak akhirnya memaksa siswa-siswa mengambil jalan tersebut. Kecurangan tersebut banyak bentuknya. Saling berkirim pesan singkat, bertanya langsung (karena telah terjadi semacam kerja sama, biasanya para pengawas mendiamkan), sampai bocornya soal. Faktanya, sampai hari ketiga UN 2010, telah ada sekitar 680 laporan mengenai kecurangan UN. Itu baru data mengenai pelaporan, berarti yang tidak dilaporkan…

Pertanyaannya, apakah mereka, siswa-siswa tersebut, melakukan segala kecurangan itu sendiri? Tentu kita semua tahu jawabannya. Kita semua yang pernah menjalani hari-hari UN tentu tahu bahwa ada jaringan “Mafia UN”🙂. Jaringan ini melibatkan berbagai oknum. Mulai dari segelintir oknum guru sampai segelintir oknum Dinas Pendidikan. Tentu mereka dalam hal ini bertindak atas nama personal, tidak atas nama kedinasan. Yang jelas, tidak mungkin para siswa menyelinap di malam hari ke tempat penyimpanan naskah soal yang konon dijaga ketat itu.

Dari sebuah sumber salah seorang peserta UN, saya mendapati bahwa dia, beberapa hari sebelum ujian, telah mengantongi jawaban UN mulai hari pertama sampai terakhir. Ujarnya, kepala sekolahnya yang membelinya dari pihak Dinas Pendidikan. Saya tidak tahu apakah skenario pembelian tersebut benar. Saya juga tidak tahu apakah jawaban yang dimilikinya benar. Yang jelas, kita tahu bahwa paket soal UN tidak pernah disertai kunci jawaban. Jadi, jika kedua skenario tersebut benar, kemungkinan yang dibeli adalah soal UN. Selanjutnya, soal tersebut dikerjakan oleh pihak guru (menurut saya tidak mungkin pihak Dinas mampu mengerjakan soal UN :)). Seandainya tidak terjadi pembelian atau jawaban tersebut salah, tetap saja tindakan semacam ini tidak bisa dibenarkan. Seandainya skenario pembelian dari pihak Dinas benar (sekali lagi saya tekankan bahwa yang saya maksud pihak Dinas di sini adalah personal. Bagaimana pun, tampaknya tidak mungkin pihak Dinas dalam artian kelembagaan akan melakukan hal tersebut), tanpa memedulikan apakah jawaban tersebut benar atau salah, UN tampaknya telah menjadi “lahan basah” baru bagi segelintir orang.

Sebenarnya, dari sini siswalah yang paling banyak dirugikan. Namun, kita juga tidak bisa mengatakan sebaiknya UN ditiadakan saja. Lalu, bagaimana sebaiknya? Saya juga tidak tahu🙂. Mungkin, UN tetap dilaksanakan, tetapi bukan menjadi satu-satunya syarat kelulusan. Kita tidak bisa menutup mata akan kenyataan masih banyaknya sekolah yang masih berada di bawah standar. Mungkin saja, soal-soal yang sederhana bagi sebagian orang bisa menjadi sangat sulit bagi yang lain. Setidaknya, beri kesempatan mereka lulus. Toh nantinya para siswa juga masih harus menghadapi tes lebih lanjut agar dapat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (jadi inget masa-masa SNMPTN. Makan nasi goreng bareng, nonton Avatar book fire…). Bahkan, seandainya nilai UN yang digunakan untuk menentukan kelanjutan pendidikan siswa di jenjang yang lebih tinggi, tanpa menjadikannya satu-satunya syarat kelulusan, para siswa akan tetap belajar keras agar dapat masuk di sekolah atau universitas yang diidamkan oleh mereka.

Bagaimanapun, tampaknya kecurangan-kecurangan dalam UN tidak akan bisa dihilangkan jika esensi UN tetap seperti itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan pihak mana pun. Para siswa, guru, Dinas, sekolah, kepala daerah, menteri pendidikan, mereka semua hanyalah korban (?). Kenyataannya, UN memang tampaknya masih tetap harus dilanjutkan, meskipun telah begitu jelas ketidakefektifannya, tidak lain karena memang belum ada sistem yang dianggap lebih baik sebagai evaluator.

Ya sudahlah. Mudah-mudahan pendidikan di negeri kita menjadi lebih baik suatu hari nanti.


Responses

  1. hmmm….

    panjng skali postingnya , pasti ngetik di rumah…

    Untung aku lulus ya UN dlu tu…
    Alhamdulillah….
    Fer… makan Nasi gore yok!
    * aku juga inget wktu mkn nasi goreng itu…
    aku skrang pernah mkan di d dpan musium itu Loh…

    Menurutku sihh… solusi untuk UN itu,,, gk harus ada stndar minimal gitu, jdi lulus smua !!
    *kya dulu

    ujung2nya juga SNMPTN dan ujian tingkat tinggi lain yang jadi ujung permasalahan….
    setuju??

  2. panjang ya?
    saya emang susah bikin posting yg pendek

  3. aku aja bisa buiat posting pendek…..

  4. wah, hebat ya

  5. ih,


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: